KPK Targetkan Akhir 2022 Semua Daerah Punya Regulasi Pendidikan Antikorupsi

KPK Targetkan Akhir 2022 Semua Daerah Punya Regulasi Pendidikan Antikorupsi

KPK menargetkan seluruh wilayah memiliki Peraturan Daerah atau regulasi tentang implementasi pendidikan antikorupsi pada kurikulum pendidikan formal. Khususnya di tingkat Sekolah Dasar serta menengah.

Deputi Pendidikan dan kiprah dan rakyat KPK, Wawan Wardiana, berkata regulasi tadi dibutuhkan sebab SD serta menengah masih di bawah naungan daerah.

Dengan kondisi tadi, KPK membutuhkan kerja sama berupa regulasi buat mengimplementasikan pendidikan antikorupsi di sekolah formal menggunakan wilayah. Regulasi ini supaya mampu memasukkan pendidikan antikorupsi pada kurikulum pendidikan.

Sampai pertengahan tahun 2022 atau semester satu kinerja komisi pemberantasan korupsi, istilah Wawan, telah terdapat 387 peraturan ketua wilayah tentang implementasi kurikulum antikorupsi di Sekolah Dasar serta menengah. Nomor tersebut naik dari torehan tahun lalu yang masih menyentuh 360 Peraturan Daerah.

Komisi pemberantasan korupsi mendorong di akhir 2022 nanti, semua wilayah telah punya regulasi pendidikan antikorupsi, yakni jumlahnya 521 regulasi baik tingkat dasar maupun menengah. Sebab buat perguruan tinggi, tidak perlu regulasi wilayah buat memasukkan pendidikan antikorupsi.

KPK Targetkan Akhir 2022 Semua Daerah Punya Regulasi Pendidikan Antikorupsi

“Harapannya tahun ini, kita bisa menuntaskan semua wilayah agar mempunyai regulasi buat dipergunakan mengimplementasikan pendidikan antikorupsi di wilayah,” kata Wawan pada konferensi persnya pada Gedung Merah Putih kpk, Senin (8/8).

Lebih lanjut, selain target regulasi daerah, Wawan jua membeberkan jumlah satuan pendidikan yang sudah mengimplementasikan pendidikan antikorupsi. Baik dari SD sampai perguruan tinggi.

Di tahun 2021, di tingkat sekolah tingkat dasar, istilah Wawan, ada sekitar 19.800 sekolah yang mengimplementasikan kurikulum antikorupsi. Targetkan tahun ini, mencapai 35 ribu Sekolah Dasar.

Lalu pendidikan menengah, tahun kemudian terdapat 1.900 sekolah. Tahun ini komisi pemberantasan korupsi menargetkan menyasar hingga 5.900 sekolah.

Sementara di perguruan tinggi, lanjut Wawan, di tahun 2021, ada lebih kurang 12.000 program studi yang mengimplementasikan kurikulum pendidikan antikorupsi. Tahun ini, komisi pemberantasan korupsi menargetkan 12.068 program studi yg akan menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi.

Wawan belum membeberkan jumlah sekolah yang telah mengimplementasikan kurikulum pendidikan antikorupsi untuk pertengahan tahun ini. Istilah beliau, jumlah tersebut baru akan kelihatan pada akhir tahun.

“Angka-angka yg realisasi masih sama menggunakan tahun yang lalu, karena ini umumnya dilakukan monitoringnya pada akhir tahun. Sebagai akibatnya, pada akhir tahun baru kita bisa mengeluarkan berapa jumlah yang sebetulnya telah direalisasikan berasal target yang telah dibuat,” imbuhnya.

Komisi pemberantasan korupsi memang ketika ini tengah menyasar satuan pendidikan buat melakukan pendidikan antikorupsi. Wawan berharap, siswa asal mulai pendidikan usai dini, dasar, menengah bahkan sampai perguruan tinggi itu akan mempunyai sikap antikorupsi.

“Bagaimana mengimplementasikan pendidikan antikorupsi terutama pada pendidikan formal yang tentunya asa kita, namanya pendidikan itu tidak bisa dirasakan dalam ketika yang singkat. Akan tetapi harapannya ini sangat berdampak di lima sampai 10 tahun ke depan,” kata Wawan.

Tidak hanya menyasar peserta didik, kpk jua berupaya membentuk ekosistem sikap antikorupsi di sekolah. Ini menyasar pengajar dan semua yg berperan pada satuan pendidikan.

Istilah Wawan, tidak relatif hanya peserta didik diberikan pendidikan antikorupsi, sementara ekosistemnya tak mendukung. Sebagai akibatnya perlu dukungan berupa pengalaman, baik berasal guru hingga ketua sekolahnya.

“Sang sebab itu, selain memberikan pendidikan, antikorupsi kepada peserta didik, tetapi bagaimana ekosistem pendidikan itu juga berintegritas,” pungkas Wawan.